Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tertulis yang berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam konteks pelatihan kesehatan, SOP menjadi acuan penting agar proses pelatihan berlangsung terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1. Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup

Langkah awal dalam menyusun SOP adalah merumuskan tujuan pelatihan, misalnya: meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, memenuhi kebutuhan sertifikasi, atau mengembangkan keterampilan khusus. Ruang lingkup juga perlu ditetapkan, seperti siapa peserta sasaran, bidang kesehatan yang dilatihkan, serta bentuk pelatihannya (tatap muka, daring, atau blended).

2. Mengidentifikasi Proses Penyelenggaraan

Setiap tahapan kegiatan harus diuraikan secara jelas. Umumnya, proses penyelenggaraan pelatihan kesehatan meliputi:

a.Perencanaan: identifikasi kebutuhan, penyusunan kurikulum, jadwal, serta anggaran.

b.Persiapan: rekrutmen peserta, penyiapan narasumber, modul, dan sarana pelatihan.

C.Pelaksanaan: pembukaan, penyampaian materi, praktik, diskusi, dan evaluasi harian.

d Evaluasi: uji kompetensi, post-test, serta penilaian kepuasan peserta.

e.Tindak Lanjut: penerbitan sertifikat, laporan kegiatan, dan rekomendasi pengembangan.

3. Menentukan Standar dan Tanggung Jawab

Dalam SOP, setiap tahapan harus dilengkapi dengan standar mutu dan siapa yang bertanggung jawab. Misalnya:

Koordinator pelatihan bertanggung jawab atas penyusunan jadwal.

Narasumber bertugas menyampaikan materi sesuai modul.

Panitia administrasi mengelola absensi, dokumentasi, dan sertifikat.

4. Menyusun Format SOP

Format SOP umumnya terdiri dari:

Judul SOP

Nomor dokumen dan tanggal berlaku

Tujuan

Ruang lingkup

Definisi istilah (jika diperlukan)

Prosedur rinci per langkah

Unit/individu penanggung jawab

Lampiran (formulir absensi, format evaluasi, dll.)

5. Review dan Pengesahan

SOP perlu ditinjau oleh tim penyelenggara, kemudian disahkan oleh pimpinan lembaga pelatihan. Proses ini memastikan SOP sesuai dengan regulasi, termasuk pedoman dari Kementerian Kesehatan atau lembaga akreditasi pelatihan.

6. Sosialisasi dan Implementasi

Setelah disahkan, SOP harus disosialisasikan kepada seluruh panitia, narasumber, dan pihak terkait. Implementasi dilakukan secara konsisten, serta hasil pelaksanaannya dievaluasi secara berkala untuk perbaikan.

7. Monitoring dan Perbaikan

SOP bukanlah dokumen statis, melainkan dinamis sesuai perkembangan kebutuhan dan kebijakan. Oleh karena itu, penting dilakukan monitoring berkala serta revisi jika diperlukan.

Dengan SOP yang tersusun baik, pelatihan kesehatan akan lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, baik kepada peserta maupun lembaga pengawas.