Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga keterampilan kesehatan, seperti caregiver, asisten perawat, tenaga homecare, atau pelatihan kompetensi keterampilan tertentu. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan dan pengakuan lulusan, setiap LKP wajib melalui proses akreditasi yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lembaga akreditasi resmi.

1. Tujuan Akreditasi

Menjamin bahwa penyelenggaraan kursus sesuai standar pendidikan kesehatan.

Memberikan pengakuan resmi terhadap legalitas lembaga dan kurikulum pelatihan.

Melindungi masyarakat agar lulusan memiliki kompetensi minimal sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Menjadi syarat legalitas dalam kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta.

2. Dasar Hukum

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permendikbud tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.

Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait standar pelatihan tenaga kesehatan.

Ketentuan akreditasi LKP oleh BAN-PNF atau Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kesehatan (LALPK) yang mendapat mandat Kemenkes.

3. Tahapan Proses Akreditasi

a. Persiapan

LKP memastikan izin operasional sudah terdaftar di Dinas Pendidikan/Kementerian terkait.

Menyiapkan dokumen borang akreditasi: visi misi, kurikulum pelatihan, tenaga pengajar (instruktur bersertifikat), sarana prasarana (kelas, laboratorium praktik, peralatan kesehatan), manajemen lembaga, serta bukti kegiatan.

b. Pengajuan Akreditasi

Pendaftaran melalui sistem akreditasi online BAN-PNF atau LALPK-Kemenkes.

Melengkapi persyaratan administrasi, termasuk SK izin operasional, struktur organisasi, daftar instruktur, dan modul pelatihan.

c. Asesmen Kecukupan (Desk Evaluation)

Tim asesor memeriksa dokumen yang diunggah.

Bila ada kekurangan, lembaga diminta melengkapi.

d. Visitasi Lapangan

Tim asesor berkunjung ke LKP untuk mengecek kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata.

Dilakukan wawancara dengan pimpinan lembaga, instruktur, peserta kursus, serta observasi sarana prasarana.

e. Penetapan Status Akreditasi

Hasil visitasi dibahas dalam rapat pleno asesor.

LKP diberikan peringkat akreditasi: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), atau Tidak Terakreditasi.

Sertifikat akreditasi diterbitkan dan berlaku selama 5 tahun.

f. Monitoring dan Reakreditasi

LKP wajib melaporkan perkembangan kegiatan setiap tahun.

Setelah masa berlaku habis, lembaga wajib mengajukan reakreditasi.

4. Manfaat Akreditasi bagi LKP Kesehatan

Memberikan pengakuan resmi dari Kemenkes dan lembaga akreditasi nasional.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengguna lulusan.

Menjadi syarat kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, atau lembaga luar negeri (misalnya untuk penempatan caregiver).

Membuka peluang bagi peserta didik untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui pemerintah.