Di sebuah rumah sakit daerah, berdiri megah gedung pelayanan lima lantai. Pasien ramai, staf sibuk, ruangan penuh—semua bekerja keras, menahan tekanan sistem yang terus tumbuh tapi tak pernah cukup sumber daya. Namun, di lantai paling atas—yang jarang terlihat dan lebih jarang lagi dikunjungi—ada ruangan kecil dengan nama besar: Dewan Pengawas.

Dewas, atau Dewan Pengawas, konon adalah perwakilan “mata rakyat”, penjaga amanat, pengawas integritas dan arah kebijakan rumah sakit. Tapi di RS ini, Dewas hanya muncul sesekali—enam bulan sekali, paling cepat tiga bulan. Mereka datang bukan karena urgensi kerja, tapi karena waktunya menandatangani berita acara dan menerima… honor besar.

“Kami mengawasi,” kata salah satu anggota Dewas saat rapat tahunan, dengan suara mantap. Tapi ketika direktur bertanya, “Apa evaluasi atas indikator mutu kami tahun ini?”, mereka saling menatap, membuka map, dan mengangguk pelan—tanpa isi.

Kompetensi mereka? Ada yang mantan, ada yang titipan, ada yang tak paham apa itu BOR atau LOS. Namun karena SK sudah ditetapkan dan anggaran sudah cair, maka eksistensi pun seolah sah. “Kami kan bukan operasional,” ucap mereka. Tapi anehnya, kadang ikut intervensi: usul proyek, titip vendor, atau minta staf dimutasi.

Lalu datang badai. Kasus hukum. Salah satu pasien kritis meninggal karena sistem rujukan gagal. Ada pembiaran struktural—dokumen audit menunjukkan laporan sudah dibuat tapi tak pernah ditindak. Kejaksaan mulai mengendus. Dan nama Dewas pun ikut tercantum dalam daftar saksi—bahkan ada yang disebut potensial jadi tersangka. Alasannya? Pembiaran yang sistematis. Tidak ada evaluasi kerja. Tidak ada pengawasan yang nyata.

Kini, ruang rapat Dewas yang dulu nyaman berubah tegang. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi berita acara singkat. Semua dituntut bicara fakta. “Kami hanya datang enam bulan sekali…” kata salah satu. “Justru itu masalahnya,” jawab penyidik. “Kalau tahu, kenapa diam. Kalau tidak tahu, kenapa digaji.”

Maka runtuhlah mitos “Dewas di menara gading”. Karena pengawasan bukan hanya soal hadir di meja, tapi hadir dalam tanggung jawab. Bukan hanya soal tanda tangan, tapi tanda kepekaan. Dan jabatan, tanpa kompetensi dan akuntabilitas, adalah jalan pintas menuju kehancuran